SBB (MediaLT) — Tenaga Kesehatan (Nakes) berjumlah 64 orang dirumahkan pihak RSUD Piru lantaran nama mereka tidak masuk dalam SK Bupati yang terbit Desember 2022.
Anehnya, persoalan itu tak diberitahu sejak awal, maka mereka bekerja dari Januari hingga Jni baru dirumahkan secara tiba-tiba tanpa memberikan gaji selama 5 bulan.
Menanggapi itu, Ketua Komisi II DPRD Seram Bagian Barat (SBB), Bobby G. Tianotak menyayangkan langkah yang diambil RSUD Piru terhadap 64 Nakes.
Kenapa, 225 honorer di RSUD masuk dalam batang tubuh APBD 2023, itu artinya tidak ada permasalahan dari sisi pembiayaan gaji Nakes.
“Jika dalilnya SK Bupati, kan masih bisa direvisi. Lagian kenapa tidak diberitahu sejak awal? Kami sungguh menyayangkan tindakan seperti itu,” ketus Tianotak saat dikonfirmasi awak media, Rabu (12/7/2023).
Tianotak menegaskan, ketersediaan Nakes sebagai barisan paling depan pelayanan terhadap masyarakat tak boleh dianggap sepele.
Untuk itu, masalah ini harus segera diselesaikan dan jangan sampai ada yang dirumahkan karena pembiayaan mereka dianggarkan dalam APBD.
Nakes ini barisan paling depan yang melayani masyarakat. Ini krusial dan penting sekali. Kami minta segera diselesaikan, revisi SK dan masukkan mereka,” tegasnya.(Pal)
