Bandar Lampung (media LT) Provinsi Lampung tengah dihadapkan pada tantangan menarik: investasi yang membanjir diiringi kekhawatiran akan ketersediaan energi. Diskusi publik bertajuk “Energi dan Investasi Seimbangkah?”, yang digagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, mengungkap dilema ini.
Acara yang berlangsung di Hotel Horison Bandar Lampung ini menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah hingga kalangan swasta. Kamis (5/12/2024).
Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Pemprov Lampung, Zainal Abidin, mewakili Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, mengungkap potensi energi terbarukan Lampung yang mencapai 7,579 GW.
Sumber energi seperti panas bumi, surya, angin, dan biomassa, jika dikelola optimal, mampu menjadi penggerak utama perekonomian daerah dan berkontribusi pada ketahanan energi nasional. Namun, pemanfaatannya masih jauh dari maksimal.
Pertumbuhan sektor ekonomi yang pesat, ditandai pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, dan industri lainnya, telah meningkatkan kebutuhan energi secara signifikan.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan krisis energi jika tidak segera diatasi. Ironisnya, ketimpangan ini justru membuka peluang investasi besar di sektor energi terbarukan.
Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, mengungkapkan keprihatinan akan potensi krisis listrik di masa depan.
Informasi dari PT PLN Lampung menunjukkan beban harian dan puncak listrik sudah hampir sama, menimbulkan potensi krisis seperti beberapa tahun lalu.
Melonjaknya investasi di sektor perhotelan dan rencana pembangunan rumah sakit serta belasan hotel baru di Bandar Lampung semakin memperkuat kekhawatiran ini.
“Investasi sedang banyak masuk, tapi jika energinya tak tersedia, investor akan pergi. Kami PWI Lampung mendukung investasi, namun ketersediaan energi harus dijamin,” tegas Wirahadikusumah.
Ia berharap diskusi ini menghasilkan kolaborasi untuk mendukung kinerja investasi dan ketersediaan energi, termasuk pengembangan energi baru terbarukan yang melimpah di Lampung.
Diskusi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi pengusaha, akademisi, BUMN, dan TNI/Polri, untuk merumuskan langkah konkret dalam menciptakan masa depan Lampung yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Pertanyaan besarnya kini: mampukah Lampung menyeimbangkan laju investasi dengan ketersediaan energi yang memadai? Jawabannya diharapkan muncul dari kolaborasi semua pihak. (GuaMuk)
