Bandar Lampung(MediaLT) — Diskusi Tata Niaga singkong
“Mencari solusi bersama permasalahan tata Niaga singkong di provinsi Lampung”
bersama Kamar Dagang dan Industri Lampung (KADIN), Kadin Lampung Timur,Aliansi masyarakat Peduli Petani Singkong Indonesia (AMPPSI)serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung di kantor Kadin Provinsi, Jalan Lampung,Bandar Lampung. (21/07/25)
Hadir dalam diskusi tersebut ketua Dewan pertimbangan Kadin Lampung Ardiansyah,wakil ketua Romy didampingi pengurus Kadin Lampung lainnya, ketua Kadin Lampung Timur Sidik Ali bersama pengurus,ketua AMPPI)Maradoni serta Muhammad Yusuf Kurniawan ketua umum PMII Lampung.
Diskusi di awali oleh Maradoni dengan tegas meminta kepada pemerintah pusat melalui kementerian perdagangan untuk menghentikan impor tapioka secara totalitas dan stakeholder provinsi Lampung agar terus mendorong men-support badan legislasi (Baleg) DPR RI untuk melahirkan regulasi dan payung hukum demi melindungi petani singkong.
“Meminta kepada Stakeholder yang ada di provinsi Lampung untuk bersama-sama men-support badan legislasi DPR RI untuk melahirkan regulasi yang mampu melindungi petani singkong khususnya petani singkong provinsi Lampung umumnya.”, tegas Maradoni
AMPPI juga menyampikan keprihatinan terhadap pengusaha tapioka menengah ke bawah,yang merasakan hal yang sama seperti yang di alami petani singkong.
“Mereka (Pengusaha menengah kebawah_red) tidak mampu melawan kekuatan monopoli yang menguasai pasar nasional, yang di lakukan pengusaha besar tapioka yang mana oknum penguasa tersebut juga melakukan kegiatan Impor di saat musim panen raya”, ucap pria yang identik dengan peci Merah ini.
Alianasi masyarakat petani juga meminta agar menko Pangan Zulkifli Hasan ikut bertanggung jawab dengan kondisi yang terjadi saat ini.
“Meminta kepada Zulkifli Hasan yang saat itu menjadi menteri perdagangan RI sekarang Menko pangan yang tergabung dalam kabinet merah putih di masa pemerintahan presiden Prabowo, untuk bertanggung jawab secara moral dan nilai kemanusian terhadap petani singkong di provinsi Lampung”, tambahnya.
Menanggapi hal tersebut Ardiansyah (Bang Acha) menyampaikan ada manipulasi data yang terdampak dengan harga nilai jual singkong
“Terkait harga singkong yang tidak terkendali sebenarnya ada manipulasi data dari pihak-pihak tertentu sehingga pemerintah memutuskan perlu adanya impor tapioka, manupelasi data terkait dengan luasan lokasi lahan singkong, mereka bisnis ya bisnis, cari untung Ya cari untung, tetapi bagaimana juga kita melindungi jutaan orang yang tergantung hidupnya dari bertani harus di utamakan. Karena Lampung punya tingkat kemiskinan yang sangat parah yaitu tiga terendah di Sumatera, kalau dalam kondisi seperti ini terus berlangsung harga singkong terus anjlok dengan harga yang membuat mereka terus merugi maka dikhawatirkan tingkat kemiskinan akan bertambah lagi bisa, jadi nanti Lampung menjadi provinsi termiskin se-sumatera, karena hampir 30% lebih masyarakat di Lampung itu bergantung kepada komoditi singkong”, jelas Bang Acha
“Pada saat harga singkong anjlok, Saya sempat mau menulis tetapi tidak saya lengkapi hanya saya buat judulnya saja ” Kalau ingin tahu anjloknya harga singkong ya tanya Zulhas (Zulkifli Hasan)kenapa karena dia orang Lampung, tapi sudahlah sekarang kita fokus Bagaimana kedepannya jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terulang,bila tahun depan kita kumpul di sini(berdiskusi)sudah tidak lagi membahas harga singkong”, tambah Bang Acha.
Pada diskusi tersebut Kadin Lampung akan melakukan beberapa hal diantaranya : . 1.Akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas pertanian, Satgas Pangan serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membentuk tim independen terkait hasil tester kadar Aci dan kadar air di perusahaan tapioka.
2.Akan membawa masalah ini ke Kadin Indonesia di Jakarta
3.Berharap untuk menghentikan impor Tapioka secara menyeluruh.
(Kms)
