Lampung Timur (MediaLT) — Fraksi partai Demokrat DPRD Lampung timur “Sentil” pemerintah kabupaten dengan catatan dan koreksi terkait beberapa hal atas kebijakan yang dilakukan oleh bupati Dawam Rahardjo.
Seperti yang disampikan oleh Taufik Gani ketua fraksi Demokrat pada media ini usai Paripurna Pandangan umum fraksi – fraksi di gedung DPRD Lampung Timur.(27/06/23)
“Ada beberapa catatan yang kami sampaikan berdasarkan Aspirasi dan laporan masyarakat diantaranya tentang kesejahteraan tenaga Honorer, kami meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengangkat tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK, karena keluhan yang kami dapatkan selama ini Tenaga Honorer hanya di pandang sebelah mata oleh Pemerintah Daerah seperti contoh di beri Gaji kecil dan pembayaranya tidak teratur dan juga kami juga menerima keluhan bahwa honor tenaga guru honorer tidak di bayarkan sampai dengan 6 bulan pada tahun 2022, oleh karena itu kami meminta kepada Pemerintah Daerah supaya mulai dari sekarang tenaga honorer yang ada di kabupaten Lampung Timur agar di angkat menjadi PNS atau PPPK”,jelas Taufik Gani
Lebih lanjut pria yang akrap disapa Topgan ini menyampaikan bahwa fraksi Demokrat meminta kepada Pemerintah Daerah agar secepatnya menyalurkan Hak Perangkat Desa seperti gaji RT yang ada diseluruh Kabupaten Lampung Timur belum terbayarkan 3 bulan terahir pada tahun 2022.
” Karena Kami memandang bahwa perangkat desa sebagai ujung tombak tingkat pemerintahan, Oleh sebab itu sangat di sayangkan apabila Hak perangkat desa terhambat”,tambahnya.
Tekait dengan kekurangan pembayaran kepada pihak ketiga(Rekanan), Fraksi Partai Demokrat meminta Kepada pemerintah Daerah agar secepatnya membayarkan kekurangan tersebut.
” Supaya pada program pembangunan selanjutnya kerjasama dengan pihak ketiga dapat berjalan dengan lancar dan mendapat hasil yang maksimal seperti yang kita harapkan untuk pembangunan kabupaten Lampung Timur yang kita Cintai”,tutur Topgan.
Terkait hasil pemeriksaan BPK – RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap Kabupaten Lampung Timur yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Fraksi Partai Demokrat sangat mengapresiasi Pemerintah Daerah yang selalu berusaha untuk melakukan penyusunan laporan keuangan yang lebih baik,
sehingga Pemerintah Daerah Lampung Timur akhirnya memperoleh WTP.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Fraksi Partai Demokrat juga Mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 195,57 Milyar atau 59,86%.
“Akan tetapi kami berharap kepada Pemerintah Daerah agar terus mencari solusi supaya kedepan Pendapatan Asli Daerah dapat naik menjadi lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya minimal mencapai 80%.”,pungkasnya.(R*)
