Ambon (MediaLT) – Mengawal Isu Program Prioritas Presiden Republik Indonesia, yang salah satunya adalah pangan laut yang berkelanjutan, KSP RI Melalui Tenaga Ahli Utama Deputi I Staf Kepresidenan Mengunjungi Perikanan Indonesia Ambon (Perindo) Pelindo Ambon, PPN Ambon, dan sejumlah Fasilitas Kolstoris di kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Salahutu, yang berada dibawa pengawasan pemerintah daerah propinsi Maluku, melalui dinas Kelautan dan Perikanan.
Kehadiran Tenaga Ahli Utama Deputi I Staf Kepresidenan RI ini, untuk mengetahui beberapa hal terkait proses rantai dingin dan perkembangan perikanan, serta seberapa besar fasilitas daya tampung ikan di Maluku, dan selama dua hari ini telah berlangsung di pulau Ambon, sebab setalah itu kami akan ke beberapa kabupaten kota lainya di Maluku.
Dalam keterangannya kepada awak media, Selasa 2/8/23, di Ambon, Alan Korobitan, Tenaga Ahli Utama Deputi I Staf Kepresidenan RI, Selasa 2/8/2 mengatakan bahwa, persoalan pangan laut itu bukan di produksi, sebab kita lihat untuk produksi di Indonesia itu sudah mencapai angka 7 juta ton pertahun, itu artinya kita ingin menjaga produksi kita itu jangan sampe tercecer, seperti ada yang di kubur, di buang begitu saja, sehingga ini tidak masuk dalam sistim.” kami kesini itu untuk melihat maluku sebagai propinsi yang bisa dikatakan pilot Project, dan jika dikatakan lumbung ikan nasional, ini terkesannya sangatlah besar, walau kita tau bahwa ikan di Maluku banyak, tapi apakah Maluku masuk dalam sistim, ( Logistik Ikan Nasional ), Walau pun KKP sudah lama masuk dalam Sistem Logistik Ikan Nasional, untuk itu kita kesini ingin memastikan secara diteil dan melihat dari dekat, bagaimana Rantai Dinginnya, Sebab KKP tidak bisa sendiri membangun rantai dingin , perlu adanya kerjasama, dan terkait hal ini saya sudah bicarakan dengan direktur logistik, Jelas Alan.
Tambahnya bahwa,” kita telah mengumpulkan beberapa Kementrian, BUMN, Instansi Vertikal, dan semua yang bergerak di logistik, yang memiliki pendingin atau yang disebut sebagai Rantai Dingin.” Sebab hal ini perlu kita lakukan untuk bisa petakan data produksi ikan, misalnya di pulau Ambon, Banda, dan pulau buru, dan semua kita petakan di 11 kabupaten kota di Maluku, baru kita tambahkan, apakah Kolstor ada atau tidak, pabrik Es ada atau tidak, kapasitasnya cukup untuk melayani atau tidak , sebab jangan sampai produksinya banyak tapi tidak bisa dilayani pada rantai dingin. Jesas Alan
Bukan itu saja , hal terpenting lainya adalah masalah transportasi, dan terhadap hal ini, kita juga telah membicarakannya dengan ASDP, PELNI, Perhubungan Laut, serta membahas beberapa usulan, yang tentunya di kesempatan ini belum bisa saya sampaikan , ” Karena belum menjadi kebijakan, tetapi dasar yang kami dapat dalam kunjungan saat ini , inilah yang akan kita rumuskan menjadi suatu intervensi kebijakan, dan ini menjadi pertama di Indonesia, dan semua di mulai dari Maluku , sehingga kalo rakyat Maluku mengidam idamkan suatu lumbung ikan nasional, tentu harus memiliki prasyarat, maka perlu rantai dinginnya di benarkan dulu, jadi sistim logistik ikan nasional, rantai dinginya sudah baik dan rapi baru kita bicara penambahan. Tegas Alan
Sambungnya juga bahwa, jika bicara soal penambahan kita lihat pada Pelindo, kapasitasnya Pelindo saat ini 300.000 Teus, tapi hari ini baru hanya 110.000 Teus, itu artinya jika kita mau optimalkan sampai pada 300.000 Teus, pertanyaan bagai mana dengan ikannya, misalnya kita kumpulkan ikan ikan dari 7 gugusan pulau di 11 kabupaten kota ini bagaimana, inilah cara yang harus kita.pikirkan bersama, tetapi saya tentu berharap dan optimis bahwa Maluku itu banyak ikan, namun harus masuk pada rantai dingin,
Dirinya juga mengatakan bahwa, kunjungan yang kami lakukan saat ini, didampingi oleh Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Kabid Budidaya Perikanan Provinsi Maluku, Komrel Pertamina, Perwakilan BPH Migas, Meneger UP3 Ambon, Perwakilan KKP Ambon, dan Perwakilan PPN Ambon, Tutup Alan, Penulis ( Erol )
