Lampung Timur ( MediaLT) — Perhimpunan Asosiasi Jasa Konstruksi Kabupaten Lampung timur mulai “Gerah” atas pekerjaan yang telah selesai mereka laksanakan di tahun 2022 sampai saat ini masih terkatung -katung tak ada kejelasan kapan akan dibayarkan oleh pemerintah kabupaten Lampung timur.
“Kami perhimpunan dari beberapa.Asosiasi jasa kontruksi mempertanyakan tentang pembayaran pekerjaan tahun 2022 yang sampai saat ini belum ada kejelasan dan meminta kepada pemda Lampung timur untuk melunasi hutang – hutang tersebut. Selanjutnya kami juga meminta untuk kegiatan kedepan bila dananya tak memadai untuk ditinjau kembali pelelangannya agar para rekanan tidak terjebak dalam permainan uang”,jelas Khalifah Darmawan di kantor Pemda Lampung Timur. Senin (20/11/23).
Lebih lanjut Khalifah Darmawan yang merupakan salah satu ketua Asosiasi menjelaskan akan menemui bupati Dawam Rahardjo.
“Kami juga akan menemui bupati Lampung timur untuk mempertanyakan masalah tersebut juga tentang kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi pelelangan agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan”,tambahnya.
Sementara Maradoni ketua Gabpeknas menyampaikan bahwa hal itu menjadi permasalahan serius.
“Kita pandang permasalahan ini cukup serius karena di 2022 sampai hari ini pembayaran belum selesai,sementara pemda telah mengumumkan tentang pengadaan barang dan jasa tahun 2023,menurut kami tidaklah bijak memaksakan anggaran yang tidak jelas.Harapan nya agar para rekanan untuk tidak terjebak dalam konspirasi ini yang akan menguntungkan oknum – oknum tertentu sesuai harapan dan hajat politik mereka”,ucap Maradoni.
Maradoni juga menegaskan agar Aparat Penegak Hukum (APH) dapat turut serta mengawal masalah tersebut.
“Informasi yang saya dapat bahwa pekerjaan yang telah 100persen dan telah dinikmati masyarakat akan dibayarkan hanya uang muka dan sisanya dibayar tahun 2024, Misalnya SPAM kami paham, apakah bisa dikerjakan tahun ini?.Kami meminta agar APH dapat mengawal mulai dari Pelelangan sampai dengan realisasinya dan kami dari asosiasi juga siap mengawal itu,karena ini untuk kepentingan umum dan hajat orang banyak bila pekerjaannya kurang tepat maka akan terbengkalai karena setiap pekerjaan ada limit waktunya”,tutupnya.(Kms)
